Peradilan Anak Jadi Topik Rakor Dilkumjakpol, Diharapkan Menjadi Kontribusi Positif Penegak Hukum Di Kabupaten Sijunjung

0 62
Unsur Muspida Kabupaten Sijunjung beserta Ketua PN Sawahlunto berfoto bersama usai menggelar Rakor DILKUMJAKPOL, Selasa (8.10) di Mapolres Sijunjung
Unsur Muspida Kabupaten Sijunjung beserta Ketua PN Sawahlunto berfoto bersama usai menggelar Rakor DILKUMJAKPOL, Selasa (8/10) di Mapolres Sijunjung

SIJUNJUNG– Sejumlah lembaga penegak hukum di Kabupaten Sijunjung kembali menggelar pertemuan sekaligus koordinasi antar lembaga. Kegiatan Dilkumjakpol (Pengadilan, Kumham, Kejaksaan, dan Kepolisian) ini mengangkat tema sentral yakni tentang sistem peradilan pidana anak dan permasalahan umum yang ada di tiap-tiap intansi sekaligus dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kabupaten Sijunjung, perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Hal inilah yang mengemuka pada Rapat Koordinasi (Rakor) antar penegak hukum di lingkungan Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) di wilayah Kabupaten Sijunjung, Rabu (8/10) di ruangan Jananuraga Mapolres Sijunjung, karena untuk tahun ini Polres Sijunjung bertindak selaku tuan rumah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kapolres Sijunjung AKBP. Sugeng Riyadi, S.Ik, MH, M.Si dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Pipuk Firman Priyadi SH, Ketua Pengadilan Negeri Muaro Herry Suryawan, Ketua Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto serta Kalapas Kelas IIB Muaro Sijunjung Edi Cahyono .

Kapolres Sijunjung dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi Dilkumjakpol yang digelar tiap tahunnya ini merupakan tindak lanjut dari peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kumham, Jaksa Agung serta Kapolri, tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana guna mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Kabupaten Sijunjung.

Koordinasi, kata Sugeng diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan masalah yang terdapat dalam inventarisasi masalah Dilkumjakpol Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kondisi pada masing-masing instansi, sehingga dapat dipecahkan secara bersama-sama. “ Diharapkan pula dapat menemukan pemecahan masalah dan menjadi kontribusi positif penegak hukum se-Kabupaten Sijunjung sebagai acuan pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Sugeng Riyadi juga menyebutkan bahwa dalam menyikapi perkembangan perlindungan anak saat ini yang sangat memprihatinkan baik nasional maupun international, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kejahatan, saksi, hingga pelaku kejahatan.

Dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Akan tetapi, lanjut Sugeng dengan semakin bertambahnya penduduk dan pengaruh kondisi ekonomi sosial budaya, serta perkembangan teknlogi informasi, tingkat pelanggaran terhadap hak anak juga semakin meningkat. “ Maka dari itu pada 30 Juli 2012 lalu diterbitkanlah UU No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana  anak,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan lebih mengedepankan penyelesaian secara keadilan restorative atau penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula bukan pada pembalasan.

Pada undang-undang ini, keadilan restorative kata perwira menengah yang sebentar lagi menyandang gelar Doktor tersebut, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan para aparat penegak hukum dan bila tidak dilaksanakan dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta. “Namun penyelesaian menggunakan restorative dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban khusus terhadap pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau kerugian korban,” tandas Kapolres

Selain pembahasan tentang peradilan anak, beberapa permasalahan yang dibahas dalam rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tersebut diantaranya adalah permasalahan barang bukti yang sulit dihadirkan dipengadilan, penanganan TIPIRING, Tilang, serta penanganan barang yang dirampas untuk Negara / lelang, dan masalah-masalah lainnya dalam penanganan berkas perkara.

Hadir dalam kesempatan tersebut puluhan peserta yang merupakan perwakilan institusi  penegak hukum yang tergabung dalam forum Dilkumjakpol. Dari unsur pengadilan, Unsur Kemenkumham, Sedangkan dari unsur Kejaksaan dihadiri oleh Kasi di Kejaksaan Negeri Sijunjung. Adapun unsur Kepolisian diwakili oleh anggota Kepolisian Resort (Polres) Sijunjung dan serta para Kapolsek diwilayah hukum polres Sijunjung. (humaspolressijunjung)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.